Peran Strategis BUMD sebagai Perusahaan Daerah

Pembukaan Festival Biak Munara Wampasi ke VI 2018 Meriah - #PapuaUS - Papua Untuk Semua | Papua ...Istilah BUMD timbul dikala terbit Undang-undang Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1998 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Permendagri hal yang demikian membatasi bahwa wujud tata tertib BUMD dapat berupa perusahaan tempat atau perseroan terbatas.

Eksistensi BUMD sebagai institusi bisnis yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi tempat. Berdirinya BUMD di suatu tempat diinginkan dapat memberikan pengaruh (multiplier effect) yang besar bagi perekonomian masyarakat, karena BUMD bisa beroperasional dengan efektif,efisien dan akuntabel, sehingga dapat menyediakan produk-produk vital yang berkwalitas dengan harga yang terjangkau bagi rakyat. Selain itu, BUMD diinginkan dapat diandalkan sebagai sumber pendanaan utama bagi pemerintah tempat.1

Kemauan pemerintah tempat di era otonomi untuk mendirikan BUMD dalam mengelola potensi daerah agar bisa meningkatkan pendapatan autentik daerah (PAD), bahwa dalam rangka menguatkan progres perekonomian daerah pantas dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)2 dibutuhkan penguatan kelembagaan perekonomian dalam rangka pelaksanaan pemberian isi otonomiyang kongkret dan luas terhadap daerah sehingga perlu ditentukan dasar-dasar untuk mendirikan perusahaan daerah.

BUMD ialah badan usaha yang semua atau beberapa besar modal modalnya dimiliki oleh tempat.3 BUMD sebagai perusahaan milik daerah dipegang dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 seputar Perusahaan Daerah4, sehingga semua perusahaan milik pemerintah daerah disebut Perusahaan Tempat.

Salah satu tujuan otonomi tempat merupakan meningkatkan kesejahteraan rakyat.5 Peningkatan kesejahteraan dimaksud akan terbentuk sekiranya daerah kapabel memaksimalkan semua potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan pendapatan absah tempat. Untuk menempuh hal hal yang demikian, dibutuhkan pengelolaan yang menganut prinsip-prinsip good corporate governance dan penuh kewajaran sehingga diinginkan akan membuka peluang yang lebih luas untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan yang sanggup memajukan perekonomian tempat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.6

Permasalahan BUMD

BUMD dievaluasi masih belum optimal perannya, dan pun banyak BUMD yang mengalami kerugian. Ada 2 (dua) dilema mendasar yang menghalangi perkembangan BUMD, ialah: situasi sulit pengelolaan dan keadaan sulit permodalan.

Pertama, berkaitan pengelolaan atau manajemennya, BUMD dianggap masih belum mempunyai etos kerja, terlalu birokratis, efisien, kurang mempunyai orientasi pasar, tak mempunyai reputasi yang bagus, profesionalisme yang rendah.7 Masalah lainnya, pemerintah daerah dianggap terlalu banyak menjalankan intervensi dalam pengelolaan BUMD, serta ketidakjelasan antara menciptakan keuntungan. Di sisi lain, BUMD dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat.8

Kedua, menyangkut permodalan, perusahaan tempat amat bertumpu pada kebijakan pemerintah tempat, karena mayoritas modalnya berasal dari anggaran dan pendapatan tempat. Artinya, besar kecilnya modal diatur oleh kemampuan keuangan tempat. Bagus ini berimbas pada susahnya perusahaan mengoptimalkan usaha yang sedangkan memiliki prospek sangat menguntungkan (profitable). BUMD memiliki ketergantungan pada janji dan kebijakan pemerintah daerah.

Untuk menjawab keadaan sulit tatkelola dan permodalan BUMD yang terkait dengan aspek kemanfatan, jakpro menurut Gustav Radbruch, bahwa kemanfaatan peraturan dimana tujuan regulasi patut memberi kemanfaatan bagi masyarakat. Sesuai buruknya tata tertib diatur menurut poin guna atau manfaat.9 dengan tujuan itu, karenanya hukum tak sekedar untuk menghasilkan ketertiban, tapi juga berperan dalam pembaharuan atau pembangunan, sebagaimana ditegaskan oleh Jeremi Bentham.10

Dalam rangka menunjang pembangunan tempat, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. BUMD bisa bergerak sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang tenaga pasar dan ikut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah dalam rangka mengoptimalkan fungsi kemanfaatan dan menerapkan fungsi pemerataan untuk mencapai keadilan dalam meningkatkan perekonomian bagi masyarakat setempat.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

casino casino terpercaya casino online